Oleh: Alfrianus Mali Woda
Opini, DetikNTT.com — Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia kembali mengenang lahirnya Pancasila. Namun bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, peringatan ini memiliki makna yang lebih dalam. Sebab di tanah Ende, sebuah kota kecil di Pulau Flores, Bung Karno pernah menjalani masa pengasingan sekaligus merenungkan gagasan-gagasan besar yang kemudian menjadi fondasi ideologi bangsa.
Di bawah rindangnya pohon sukun yang kini dikenal sebagai Taman Renungan Bung Karno, Bung Karno tidak sekadar memikirkan kemerdekaan Indonesia. Ia memikirkan bagaimana bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan budaya dapat hidup bersama dalam satu rumah besar bernama Indonesia.
Pancasila lahir dari pergulatan pemikiran tersebut. Ia bukan sekadar kumpulan lima sila yang dihafalkan dalam upacara, melainkan pedoman moral dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertanyaannya, sejauh mana nilai-nilai itu masih hidup dalam dinamika sosial dan politik Nusa Tenggara Timur hari ini?
Setahun terakhir, masyarakat NTT disuguhkan berbagai dinamika yang mengundang perhatian publik. Mulai dari konflik kepentingan dalam birokrasi, polemik kebijakan pemerintah daerah, persoalan penataan ruang publik, sengketa lahan, hingga berbagai kritik terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Di sejumlah daerah, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat kerap mengalami ketegangan. Aspirasi warga terkadang bertemu dengan pendekatan yang dianggap kurang komunikatif. Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi sesekali dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan.
Padahal, jika menilik sila keempat Pancasila, semangat yang dibangun adalah musyawarah dan kebijaksanaan. Pemerintahan yang berlandaskan Pancasila bukanlah pemerintahan yang anti kritik, melainkan pemerintahan yang menjadikan kritik sebagai energi untuk memperkuat kepercayaan publik.
