Oleh: Dr.Ir. Karolus Karni Lando, MBA
Perjalanan politik Indonesia selalu menghadirkan dinamika, perdebatan, bahkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kita dituntut untuk tidak mudah terjebak dalam fanatisme politik, apalagi menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk memutus tali persaudaraan.
Menurut saya, melihat seorang pemimpin tidak cukup hanya berdasarkan suka atau tidak suka. Kita perlu menilai secara objektif, melihat rekam jejak, mengukur hasil kerja, mengakui kekurangan, serta mempertimbangkan dampak kebijakannya bagi kehidupan masyarakat.
Dalam konteks kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), polemik politik yang terus berkembang, termasuk menyangkut Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perlu disikapi dengan pikiran terbuka. Apalagi, dinamika politik menuju Pemilu 2029 berpotensi semakin menghangat.
Namun, demokrasi tidak boleh dibangun di atas prasangka, kebencian, maupun informasi yang belum terverifikasi. Setiap persoalan harus dilihat berdasarkan fakta, bukti, dan aturan hukum yang berlaku.
1. Integritas Lembaga Negara Adalah Fondasi Demokrasi
Salah satu hal penting dalam kehidupan bernegara adalah menjaga integritas lembaga negara. Lembaga hukum, lembaga politik, dan seluruh institusi pemerintahan harus berdiri di atas prinsip keadilan, independensi, transparansi, serta tanggung jawab.
Kita tidak boleh membiarkan lembaga negara kehilangan kepercayaan publik akibat kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.
Kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, bukan sekadar tuduhan atau kepentingan politik sesaat.
Bagi saya, negara yang kuat bukanlah negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu menerima kritik dan memperbaiki diri.
2. Mengakui Pencapaian Jokowi Tanpa Menutup Mata terhadap Kekurangan
Saya secara pribadi mengapresiasi sejumlah kebijakan dan pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tanpa bermaksud mengecilkan kontribusi para presiden sebelumnya, terdapat beberapa capaian yang menurut saya patut mendapatkan perhatian.
Pertama, program BBM Satu Harga.
Kebijakan yang dicanangkan di Papua pada 2016 ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Program tersebut berupaya mengurangi kesenjangan harga BBM sehingga masyarakat di daerah tertentu dapat menikmati harga resmi yang lebih setara.
Kedua, pengembangan Kilang Balikpapan.
Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan merupakan salah satu pembangunan strategis yang dikembangkan pada masa pemerintahan Jokowi dan diresmikan Presiden Prabowo pada Januari 2026. Kapasitas pengolahan minyak meningkat dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari. Pertamina menyebut proyek ini berpotensi menghemat impor BBM hingga Rp68 triliun per tahun.
Ketiga, peningkatan kepemilikan Indonesia di Freeport.
Pada 2018, Indonesia melalui Inalum berhasil menuntaskan transaksi divestasi saham sehingga kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia mencapai 51,23 persen. Bagi saya, langkah ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.
Keempat, pembangunan smelter Freeport di Gresik.
Peresmian produksi smelter pada September 2024 menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pengolahan mineral di dalam negeri. Dengan investasi sekitar Rp56 triliun, pembangunan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Kelima, pembangunan infrastruktur jalan tol.
Pembangunan sekitar 2.700 kilometer jalan tol selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi merupakan salah satu capaian infrastruktur yang patut dicatat. Konektivitas antarwilayah menjadi semakin penting untuk mendukung distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
Keenam, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi.
Penyelesaian 53 bendungan selama periode 2015–2024 menunjukkan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya air. Infrastruktur ini memiliki peran penting dalam mendukung pertanian, ketersediaan air, serta ketahanan pangan.
Selain itu, pembangunan jalan desa, jembatan, jalan nasional, pelabuhan, bandara, dan jaringan irigasi juga menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Tentu saja, seluruh capaian tersebut tidak lahir dari kerja satu orang. Ada peran kementerian, BUMN, pemerintah daerah, dunia usaha, tenaga kerja, dan masyarakat. Namun, kepemimpinan nasional memiliki tanggung jawab penting dalam menentukan arah kebijakan dan mendorong realisasinya.
Karena itu, menurut saya, tidak adil apabila seluruh keberhasilan dihapus hanya karena perbedaan pandangan politik.
3. Pemimpin Harus Dinilai Secara Adil, Bukan Berdasarkan Fanatisme
Saya tidak pernah menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang sempurna. Setiap pemerintahan pasti memiliki keberhasilan sekaligus kekurangan.
Ada kebijakan yang patut diapresiasi, tetapi ada pula keputusan yang perlu dikritisi dan dievaluasi. Persoalan demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan harus tetap menjadi perhatian bersama.
Mengapresiasi keberhasilan bukan berarti membenarkan semua kebijakan. Sebaliknya, mengkritik kekurangan bukan berarti harus meniadakan seluruh kontribusi yang pernah diberikan.
Inilah pentingnya kedewasaan dalam berpolitik: berani mengakui kebaikan, tetapi tidak takut menyampaikan kritik.
4. Harapan terhadap Gibran: Buktikan dengan Kemampuan dan Integritas
Sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka memiliki tanggung jawab besar untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinannya kepada masyarakat Indonesia.
Saya memiliki harapan agar Gibran dapat memberikan kontribusi nyata, terutama dalam memperhatikan masyarakat kecil, memperkuat pembangunan daerah, membuka kesempatan bagi generasi muda, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.
Namun, harapan tersebut harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, keberanian mengambil keputusan, dan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Latar belakang keluarga mungkin menjadi bagian dari perjalanan seseorang, tetapi kualitas kepemimpinan tidak dapat diwariskan begitu saja. Kepercayaan rakyat harus diperoleh melalui kemampuan dan tanggung jawab pribadi.
Dengan demikian, Gibran harus mampu membangun identitas kepemimpinannya sendiri, bukan sekadar berdiri di atas nama besar siapa pun.
5. Politik Indonesia Harus Keluar dari Bayang-Bayang Kepentingan Kekuasaan
Saya berharap masa depan politik Indonesia semakin sehat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik transaksional, serta kepentingan pribadi harus menjadi musuh bersama.
Partai politik juga harus berbenah. Partai tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan suara rakyat dalam pemilu, tetapi harus benar-benar menjadi wadah perjuangan aspirasi masyarakat.
Termasuk PSI dan partai-partai lainnya, semuanya perlu membuktikan komitmen melalui konsistensi sikap, kaderisasi yang berkualitas, transparansi, dan kerja nyata.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji politik atau pencitraan, melainkan pemimpin dan partai yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa.
6. Jangan Biarkan Perbedaan Politik Menghancurkan Persaudaraan
Satu hal yang menurut saya jauh lebih penting daripada perdebatan politik adalah menjaga persatuan dan persaudaraan.
Jangan sampai karena berbeda pilihan presiden, berbeda dukungan partai, atau berbeda pandangan terhadap seorang tokoh, kita kemudian saling menghina, bermusuhan, bahkan memutus hubungan kekeluargaan.
Politik seharusnya menjadi sarana untuk membangun bangsa, bukan alat untuk memecah belah masyarakat.
Kita boleh berbeda pendapat, tetapi harus tetap saling menghormati. Kita boleh mengkritik pemimpin, tetapi jangan kehilangan etika. Kita boleh mendukung seseorang, tetapi jangan menutup mata terhadap kebenaran.
Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan politik sesaat.
Menghargai Masa Lalu, Mengawal Masa Kini, dan Menjaga Masa Depan
Pada akhirnya, saya menghargai berbagai kontribusi yang telah diberikan Jokowi selama memimpin Indonesia. Saya juga memiliki harapan agar Gibran mampu menunjukkan kualitas kepemimpinannya melalui kerja nyata dan integritas.
Namun, dukungan bukan berarti tanpa kritik. Apresiasi bukan berarti kehilangan sikap kritis. Begitu pula kritik tidak boleh berubah menjadi kebencian.
Bagi saya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa banyak orang yang membelanya, melainkan seberapa besar manfaat kebijakannya bagi rakyat dan seberapa kuat ia menjaga amanah kekuasaan.
Mari kita membangun budaya politik yang lebih dewasa: tidak mudah menghakimi, tidak fanatik secara berlebihan, berani mengakui fakta, serta tetap menjunjung tinggi persaudaraan.
Karena pada akhirnya, Jokowi, Gibran, Prabowo, maupun siapa pun yang memimpin negeri ini hanyalah bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Sementara Indonesia dan kepentingan rakyat harus selalu menjadi yang utama.
Berbeda pilihan adalah hal biasa. Berbeda pendapat adalah bagian dari demokrasi. Tetapi menjaga persaudaraan dan mencintai Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama.
