DetikNTT.com||Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyoroti masalah serius yang dihadapi oleh Embung Lekobatu di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Embung yang seharusnya menjadi sumber utama irigasi bagi ribuan hektar lahan sawah ini kini mengalami kerusakan parah dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air untuk pertanian.
Meski telah ada permintaan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selama 10 tahun terakhir, tidak ada respons positif dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II.Usman Husin mengungkapkan hal ini dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang berlangsung di Gedung Senayan, Jakarta, pada 11 Maret 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Usman Husin menegaskan betapa pentingnya perbaikan Embung Lekobatu untuk mendukung keberlanjutan pertanian di daerah tersebut. “Tolong Pak Mentan berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, Bendungan Lekobatu di Rote Ndao sangat vital. Masyarakat petani di sana sudah bersurat selama 10 tahun, namun belum ada perhatian dari pihak terkait,” ujarnya.
Embung Lekobatu di Kabupaten Rote Ndao memainkan peran krusial dalam menunjang sektor pertanian di wilayah tersebut. Rote Ndao, yang memiliki karakteristik wilayah dengan curah hujan rendah, sangat bergantung pada sistem irigasi untuk mendukung usaha pertanian, yang mayoritas digeluti oleh masyarakat setempat. Namun, kerusakan embung ini menyebabkan banyak lahan sawah tidak dapat terairi dengan baik, yang berdampak pada produktivitas pertanian.
Menurut Usman Husin, pada kunjungan kerjanya ke Rote Ndao beberapa waktu lalu, ia menyaksikan langsung kondisi Embung Lekobatu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. “Saat musim kemarau tiba, banyak embung yang kekurangan air. Bahkan, beberapa bendungan seperti Bendungan Reknamo di Kabupaten Kupang juga mengalami penurunan debit air yang signifikan saat memasuki bulan Juli-Agustus,” katanya.
Pengembangan Sumur Bor untuk PertanianMenanggapi masalah ini, Usman Husin mengusulkan solusi alternatif untuk mengatasi kekurangan air di NTT, terutama untuk lahan pertanian. Salah satunya adalah pengembangan sumur bor yang dapat menyedot air tanah dan menyalurkannya ke lahan pertanian menggunakan saluran perpipaan. Usman Husin berpendapat bahwa sumur bor dapat menjadi pilihan yang lebih efisien dan lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan air pertanian di daerah-daerah yang kesulitan akses air permukaan.
“Sumber air tanah bisa dimanfaatkan lebih maksimal dengan teknologi sumur bor. Dengan membangun sumur bor di dekat lahan pertanian, air dapat disalurkan ke sawah-sawah melalui saluran perpipaan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada embung dan bendungan yang sering kali tidak memiliki cukup air saat musim kemarau,” tambahnya
Usman Husin juga menegaskan dukungannya terhadap program Kementerian Pertanian yang bertujuan membuka lahan tidur untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, ia mengingatkan bahwa program ini hanya akan sukses jika ketersediaan air untuk pertanian dapat dipastikan. Tanpa solusi untuk penyediaan air yang cukup, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di NTT akan sulit tercapai.
“Petani mana pun pasti membutuhkan air untuk tanaman mereka. Kalau Kementerian Pertanian ingin membuka lahan tidur, pastikan dulu ada pasokan air yang memadai. Tanpa air, pertanian tidak akan berkembang,” tegasnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Usman Husin juga berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani permasalahan irigasi dan sumber air di NTT. Ia meminta agar masalah ini menjadi prioritas, mengingat pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian daerah, di mana 90 persen penduduk Rote Ndao bekerja sebagai petani.Husin menambahkan bahwa pemerintah perlu mengembangkan inovasi dan solusi kreatif untuk mengatasi krisis air di NTT, baik melalui pembangunan infrastruktur irigasi yang efisien maupun melalui teknologi baru yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada.
Usman Husin, berharap pemerintah dapat segera merespons kebutuhan mendesak ini. Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PU, serta perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, akan sangat menentukan keberhasilan program swasembada pangan di NTT dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.*
