Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Opini

Ketika Bioma Dikorbankan, Kita Kehilangan Lebih dari Sekadar Hutan

37
×

Ketika Bioma Dikorbankan, Kita Kehilangan Lebih dari Sekadar Hutan

Sebarkan artikel ini

Oleh: Jennilien Merinda Ghello (Mahasiswi Program Biologi, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada

KUPANG,detikntt.com || Di tengah ambisi memperkuat ketahanan pangan nasional, ada aspek yang berisiko luput dari perhatian: bioma. Pembukaan hutan dan pembakaran lahan kerap dipandang sebagai jalan meningkatkan produksi. Padahal, kawasan alami menyimpan keanekaragaman hayati, sumber pangan dan senyawa alami, fungsi ekologis, serta peluang penelitian yang belum seluruhnya diketahui. Persoalannya bukan memilih hutan atau pangan, melainkan memenuhi kebutuhan pangan tanpa merusak fondasi ekologisnya.

Bioma Bukan Lahan Kosong

Bioma adalah wilayah ekologis luas yang dicirikan oleh iklim, vegetasi, dan komunitas organisme tertentu. Hutan tropis, savana, dan ekosistem lainnya menyimpan kehidupan yang saling terhubung. Tumbuhan, hewan, fungi, dan mikroorganisme merupakan bagian dari jaringan yang menopang fungsi ekosistem. Nilai bioma sering lebih mudah dikenali ketika dikaitkan dengan komoditas yang dapat dijual. Padahal, hutan dan pepohonan membantu menjaga tanah dan sumber air, menyimpan karbon, serta menyediakan habitat bagi penyerbuk dan pengendali hama. FAO menegaskan bahwa hutan turut menopang ketahanan pangan melalui penyediaan pangan, penghidupan, dan jasa ekosistem. Laporan FAO pada 2026 mencatat lebih dari 50.000 spesies liar digunakan untuk pangan, obat, dan kebutuhan lain, termasuk sedikitnya 10.000 spesies yang dikonsumsi langsung sebagai pangan (FAO, 2026). Karena itu, kawasan alami bukanlah lahan kosong yang belum produktif. Sebagian manfaatnya baru terasa ketika sumber air menurun, tanah kehilangan kualitas, atau organisme yang membantu produksi pangan menghilang. Melindungi bioma bukan sekadar urusan konservasi, melainkan bagian dari menjaga sistem pangan.

Tanaman Bukan Sekadar Pengenyang

Cara pandang ini perlu diperluas ketika membicarakan pangan. Kebijakan tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan, “Berapa banyak pangan diproduksi?” Kita juga perlu menilai keragaman dan nilai gizinya serta keberlanjutan sistem produksinya. Selain zat gizi, tumbuhan menghasilkan senyawa bioaktif atau metabolit khusus yang berperan dalam pertahanan dan interaksinya dengan lingkungan. Flavonoid, antosianin, tanin, dan senyawa fenolik merupakan beberapa kelompok senyawa pada tumbuhan. Sebagian menunjukkan aktivitas antioksidan di laboratorium, tetapi hasil itu tidak otomatis membuktikan manfaat klinis bagi manusia. Potensi dan keamanannya tetap perlu diuji. Keanekaragaman tumbuhan menyediakan variasi genetik dan kimiawi untuk penelitian pangan, gizi, dan sumber daya hayati. Jika habitat rusak sebelum spesies diteliti, peluang memperoleh pengetahuan baru ikut menyusut. Tidak semua tumbuhan liar aman dikonsumsi atau digunakan sebagai obat; manfaat dan risikonya harus diuji. Namun, ketiadaan bukti saat ini bukan berarti suatu spesies tidak bernilai. Perlindungan habitat dan penelitian bertanggung jawab perlu berjalan beriringan, agar spesies tetap ada sekaligus potensi dan keamanannya dapat dipelajari.

Membakar Lahan, Membayar Harga Ekologis

Risiko kehilangan bioma semakin nyata ketika pembukaan kawasan disertai pembakaran. Dampaknya meliputi emisi, penurunan kualitas udara, kerusakan habitat, serta gangguan pada tanah dan tata air. Kerusakan ini dapat merambat ke pertanian karena produksi pangan bergantung pada air, tanah sehat, penyerbuk, dan organisme lain yang menjaga fungsi ekosistem. Ironisnya, upaya meningkatkan produksi pangan dapat melemahkan penopangnya sendiri. Penilaian global IPBES pada 2019 menyebut perubahan penggunaan lahan sebagai pendorong dengan dampak negatif terbesar terhadap alam di ekosistem darat dan air tawar sejak 1970. Temuan ini menegaskan perlunya menilai alih fungsi lahan berdasarkan dampak ekologis, bukan hanya manfaat langsung. Ini bukan berarti setiap pembukaan lahan pertanian keliru. Kebutuhan pangan dan penghidupan petani sama-sama nyata. Namun, peningkatan produksi tidak boleh otomatis membenarkan pengorbanan kawasan bernilai ekologis tinggi. Keputusan alih fungsi perlu mempertimbangkan kondisi ekosistem, dampak jangka panjang, kebutuhan masyarakat setempat, dan alternatif yang tersedia.

Mengubah Cara Pandang Kebijakan Pangan

Ukuran keberhasilan kebijakan pangan perlu lebih utuh. Produksi dan ketersediaan tetap penting, tetapi perlu dinilai bersama kualitas gizi, keragaman pangan, kesehatan tanah, ketersediaan air, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan petani. Penilaian IPBES pada 2024 juga menekankan keterkaitan antara keanekaragaman hayati, air, pangan, kesehatan, dan iklim; persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara terpisah. Pemerintah perlu mengoptimalkan lahan pertanian yang tersedia melalui perbaikan budidaya dan pengelolaan tanah serta air sebelum membuka kawasan alami. Pencegahan pembakaran, pemulihan lahan terdegradasi, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, dan diversifikasi pangan juga perlu diperkuat. Pendekatan lanskap dapat membantu menyelaraskan kebijakan hutan dan pertanian. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat mendokumentasikan tumbuhan lokal, meneliti kandungan metabolitnya, serta menguji potensi dan keamanannya. Pengetahuan masyarakat lokal dan adat mengenai tumbuhan dan lingkungan juga patut dihargai melalui penelitian etis dan pembagian manfaat yang adil. Dengan demikian, konservasi turut menjaga pengetahuan dan peluang inovasi.

Ketahanan pangan bukan sekadar kemampuan mengisi perut. Masyarakat perlu memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan berkelanjutan, sesuatu yang sulit dicapai jika tanah, air, dan keanekaragaman hayati penopangnya terus terkikis. Kekayaan bioma Indonesia bukan semata cadangan lahan untuk mengejar target produksi sesaat, melainkan modal ekologis dan sumber pengetahuan bagi generasi mendatang. Hutan dan pertanian bukan selalu dua kepentingan yang bertentangan; keduanya bagian dari lanskap yang saling memengaruhi.

Menghitung Nilai yang Tidak Terlihat

Salah satu tantangan dalam mengambil keputusan tentang lahan adalah bahwa manfaat ekosistem sering tidak tercermin dalam harga pasar. Pendapatan dari komoditas yang dihasilkan setelah pembukaan lahan relatif mudah dihitung, sedangkan manfaat hutan dalam menjaga air, mengurangi erosi, menyimpan karbon, dan menyediakan habitat lebih sulit dinilai dalam satuan uang. Jika perhitungan hanya berfokus pada keuntungan yang segera diterima, keputusan dapat mengabaikan kerugian yang baru muncul bertahun-tahun kemudian dan ditanggung oleh masyarakat luas.

Cara menghitung keberhasilan pembangunan karena itu perlu memasukkan biaya dan manfaat ekologis secara lebih lengkap. Analisis dampak lingkungan, penataan ruang, pemantauan tutupan lahan, serta konsultasi dengan masyarakat setempat perlu menjadi bagian nyata dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar persyaratan administratif. Data ilmiah tidak selalu menghapus perbedaan kepentingan, tetapi dapat membantu publik menilai pilihan yang tersedia secara lebih transparan.

Dari Perlindungan ke Pengelolaan yang Bijak

Melindungi bioma bukan berarti menutup seluruh peluang pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat membutuhkan lahan, pekerjaan, dan akses terhadap pangan. Tantangannya ialah membedakan pemanfaatan yang masih menjaga kemampuan ekosistem untuk pulih dari kegiatan yang mengubah ekosistem secara permanen. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, agroforestri yang sesuai dengan kondisi setempat, pemulihan lahan terdegradasi, dan pertanian yang menjaga tanah serta air dapat menjadi bagian dari pendekatan yang lebih seimbang. Pilihan-pilihan tersebut harus dirancang berdasarkan konteks lokal dan tidak diperlakukan sebagai solusi tunggal untuk semua wilayah.

Perencanaan juga perlu mengakui bahwa lanskap tidak berhenti pada batas administrasi. Hutan di daerah hulu memengaruhi aliran air ke wilayah hilir; habitat penyerbuk dapat melintasi batas kebun; dan asap kebakaran dapat menjangkau permukiman yang jauh dari titik api. Karena itu, koordinasi antarsektor dan antardaerah penting untuk mencegah kebijakan yang menguntungkan satu wilayah tetapi memindahkan beban ekologis ke wilayah lain.

Riset dan Pengetahuan sebagai Investasi

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan penelitian keanekaragaman hayati sebagai investasi jangka panjang. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan, petani, dan masyarakat adat untuk mendokumentasikan spesies serta perubahan habitat. Penelitian tumbuhan lokal dapat mencakup identifikasi, ekologi, kandungan kimia, potensi pangan, dan pengujian keamanan. Namun, penelitian harus dilakukan secara etis, dengan izin yang sesuai, penghormatan terhadap pengetahuan lokal, dan pembagian manfaat yang adil apabila sumber daya atau pengetahuan tersebut dikembangkan lebih lanjut.

Penting pula untuk membedakan konservasi dengan eksploitasi atas nama inovasi. Menemukan senyawa yang menjanjikan tidak berarti seluruh populasi tumbuhan harus dipanen dari alam. Jika suatu bahan terbukti bermanfaat, langkah berikutnya perlu mempertimbangkan budidaya, perbanyakan, pengelolaan panen, dan dampak ekologisnya. Dengan demikian, riset dapat menghasilkan pengetahuan dan peluang ekonomi tanpa mendorong tekanan baru terhadap spesies liar.

Menghubungkan Pangan, Air, Keanekaragaman Hayati, dan Kesehatan

Laporan Nexus Assessment IPBES yang disetujui pada 2024 menekankan bahwa keanekaragaman hayati, air, pangan, dan kesehatan saling memengaruhi. Laporan ini disusun melalui sintesis lebih dari 6.500 sumber dan menunjukkan pentingnya kebijakan lintas sektor (IPBES, 2024). Pesan tersebut relevan bagi Indonesia: kebijakan yang mengejar produksi pangan tanpa menghitung dampaknya pada air, kesehatan, dan ekosistem berisiko menghasilkan manfaat jangka pendek dengan biaya yang lebih besar di kemudian hari.

Karena itu, indikator keberhasilan pangan sebaiknya tidak hanya menghitung tonase panen. Indikator tersebut dapat mencakup kestabilan produksi, keragaman konsumsi, keterjangkauan pangan, kondisi tanah, kualitas dan ketersediaan air, kesejahteraan petani, serta perubahan tutupan habitat. Penggunaan indikator yang lebih lengkap akan membantu pemerintah mengenali apakah peningkatan produksi benar-benar memperkuat ketahanan pangan atau justru menambah kerentanan pada sistem yang menopangnya.

Melindungi Bioma Juga Melindungi Petani

Petani sering berada di garis depan ketika perubahan lingkungan mengganggu produksi. Kekeringan, banjir, penurunan kesuburan tanah, dan meningkatnya tekanan hama dapat membuat biaya budidaya naik dan hasil panen tidak menentu. Karena itu, kebijakan konservasi sebaiknya tidak menempatkan petani sebagai pihak yang harus menanggung seluruh biaya perlindungan alam. Dukungan berupa penyuluhan, akses teknologi yang sesuai, pembiayaan, perlindungan harga, dan insentif bagi praktik budidaya yang menjaga tanah serta air dapat membantu menyatukan kepentingan ekonomi dan ekologi.

Dalam konteks ini, pemulihan lahan terdegradasi dapat menjadi pilihan penting, tetapi perlu didahului penilaian yang cermat. Tidak semua lahan yang tampak terbuka cocok untuk pertanian intensif; sebagian mungkin berfungsi sebagai kawasan resapan, habitat, atau penyangga sungai. Keputusan pemanfaatan perlu mempertimbangkan jenis tanah, ketersediaan air, kemiringan lahan, risiko bencana, serta kebutuhan masyarakat setempat. Prinsipnya bukan sekadar mencari lahan pengganti, melainkan memastikan penggunaan lahan sesuai dengan daya dukungnya.

Mengubah Insentif dan Ukuran Keberhasilan

Perubahan cara pandang juga membutuhkan insentif yang tepat. Apabila keuntungan dari konversi lahan hanya dinikmati oleh sebagian pihak, sementara biaya banjir, pencemaran, hilangnya sumber air, atau menurunnya keanekaragaman hayati ditanggung masyarakat luas, maka keputusan ekonomi dapat mendorong kerusakan. Kebijakan publik perlu memperbaiki ketimpangan tersebut melalui penegakan aturan, transparansi perizinan, pemantauan independen, dan dukungan terhadap usaha yang menjaga fungsi ekosistem.

Pengukuran kinerja pemerintah pun sebaiknya tidak hanya bertumpu pada kenaikan produksi tahunan. Target pangan perlu dibaca bersama indikator yang menunjukkan daya tahan sistem: apakah produktivitas dapat dipertahankan, apakah petani memiliki penghidupan layak, apakah sumber air tetap tersedia, dan apakah habitat penting terlindungi. Data yang terbuka dan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun akan membantu masyarakat menilai kemajuan serta meminta pertanggungjawaban ketika kebijakan menghasilkan dampak yang tidak diharapkan.

Pada akhirnya, konservasi dan pembangunan pangan perlu dipahami sebagai agenda yang saling membutuhkan. Alam yang terjaga tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan pangan, sebagaimana peningkatan hasil panen tidak otomatis menjamin gizi dan kesejahteraan. Namun, sistem pangan yang mengabaikan tanah, air, iklim, dan keanekaragaman hayati akan semakin rentan. Mengintegrasikan perlindungan bioma ke dalam perencanaan pangan merupakan langkah rasional untuk mengurangi risiko dan memperluas pilihan bagi generasi berikutnya.

Selain itu, komunikasi publik perlu menjelaskan bahwa perlindungan bioma bukan agenda yang berjarak dari kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih, kestabilan hasil panen, udara yang sehat, dan peluang ekonomi masyarakat berkaitan dengan kondisi ekosistem. Ketika hubungan ini dipahami, konservasi tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai pembatasan kegiatan, melainkan sebagai investasi untuk mengurangi risiko sosial dan ekonomi di masa depan.

Pelaksanaan kebijakan juga harus memperhatikan keadilan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering memiliki ketergantungan langsung pada sumber daya alam, tetapi tidak selalu memperoleh manfaat yang sebanding dari keputusan pembangunan. Perlindungan bioma akan lebih kuat jika masyarakat dilibatkan sejak perencanaan, memperoleh akses terhadap informasi, memiliki saluran pengaduan yang efektif, dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan yang berkelanjutan. Tanpa aspek keadilan, kebijakan konservasi berisiko kehilangan dukungan dan memperdalam konflik.

Pada saat yang sama, konsumen dan pelaku usaha dapat ikut mendorong perubahan melalui pilihan produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Rantai pasok yang transparan, pengurangan kehilangan pangan, penggunaan sumber daya secara efisien, dan dukungan terhadap produk yang dihasilkan dengan praktik berkelanjutan dapat melengkapi peran pemerintah. Tentu saja, tanggung jawab tidak boleh dialihkan seluruhnya kepada konsumen; perubahan sistemik tetap membutuhkan regulasi, pengawasan, serta komitmen dunia usaha.

Jangan sampai demi mengejar pangan hari ini, kita memusnahkan sumber kehidupan dan pengetahuan untuk pangan esok hari. Ketika bioma dikorbankan, yang hilang bukan hanya hutan, melainkan juga kemungkinan biologis yang belum sempat dipahami. Melindungi bioma bukan menghambat ketahanan pangan, melainkan menjaga fondasi ekologis bagi masa depan pangan Indonesia.

 

Baca Juga:  Taman Kota dan Jalan yang Terputus: Ujian Keadilan Pembangunan di Ende
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dilarang Copy!