DetikNTT.com||Kupang — SMAN 7 Kupang telah melaksanakan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, tanpa hambatan berarti.
Tahun ini, SMAN 7 Kupang menghadirkan terobosan baru. Selain menerapkan Kurikulum Merdeka dan berbagai program ekstrakurikuler unggulan, sekolah ini meluncurkan Kelas Khusus Hokkie sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, di mana NTT akan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya.
Kepala SMAN 7 Kupang, Wemvrid Metusalak Boimau, S.Pd., M.Hum., menyampaikan bahwa Kelas Khusus Hokkie merupakan hasil kerja sama antara pihak sekolah, SKKO, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTT.
“Kelas Khusus Hokkie SMAN 7 Kupang ini dibentuk setelah diskusi dengan SKKO dan Dispora bahwa sekolah menengah atas umum bisa membuka kelas khusus Hokkie. Kami merasa bersyukur karena Hokkie merupakan olahraga baru dan satu-satunya di NTT dan hanya ada di SMAN 7 Kupang,” ujar Wemvrid.
Simulasi Kelas Khusus Hokkie telah digelar pada Kamis, 17 Juli 2025, sebagai tahap awal pelatihan calon atlet. Para siswa akan dibina langsung oleh Henokh Bire, mantan atlet nasional sekaligus penggagas masuknya olahraga Hokkie di NTT. Siswa akan dibentuk dalam dua tim, putra dan putri, dan diseleksi secara khusus. Launching resmi kelas ini direncanakan berlangsung di GOR Kupang, dan pada September 2025, tim akan mengikuti eksibisi perdana di ajang POPDA.
“Karena salah satu olahraga yang diikutkan dalam PON 2028 NTT adalah Hokkie dan saat ini belum ada atlet dari NTT. Dengan dibukanya kelas khusus Hokkie maka bibit atlet dari sekolah ini akan langsung diikutkan dalam PON 2028. Siswa kelas khusus Hokkie di SMAN 7 akan jadi atlet Hokkie PON 2028,” tambah Wemvrid.
Untuk tahun ajaran baru ini, SMAN 7 Kupang menerima 396 siswa baru sesuai kuota yang ditetapkan oleh Kemendikbud, yaitu 11 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 36 siswa.
“Dan sesuai dengan kuota SMAN 7 Kupang yakni 11 rombel dengan setiap rombel memiliki 36 orang siswa dan sudah memenuhi kuota,” jelas Wemvrid.
Ia juga mengakui bahwa animo masyarakat terhadap SMAN 7 Kupang tetap tinggi, meskipun proses SPMB dan MPLS telah selesai.
“Hingga saat ini masih banyak orang tua melakukan pendekatan ke pihak sekolah. Namun kami tetap memberikan penjelasan bahwa kuota sudah terpenuhi 396 siswa dan tidak dapat menerima tambahan siswa. Semua sudah berjalan sesuai dengan panduan dan juknis Dinas. Kami mengarahkan ke sekolah lain di dalam Kota Kupang. Syukurnya masyarakat memahami dan menerimanya dengan lapang dada,” tambahnya.
Selain Kelas Khusus Hokkie, sekolah juga memiliki program ekstrakurikuler wajib lain seperti Pramuka, Coding, Paduan Suara, Pencak Silat, dan Drum Band. Semua kegiatan tersebut bertujuan membentuk karakter, mental, dan kreativitas siswa secara seimbang.
“Dalam eskul Pramuka, murid diharapkan dapat belajar tentang disiplin, kerja sama, gotong royong, kreativitas, dan sebagainya. Lewat kelas coding, siswa bisa belajar teknologi dan robotik sehingga dapat berinovasi menciptakan karya. Di kelas pencak silat, siswa diajarkan olahraga sekaligus nilai-nilai kepribadian dan sportivitas. Kelas drum band dan paduan suara menjadi ruang bagi siswa menggali bakat seni sekaligus membentuk karakter,” jelas Wemvrid.
SMAN 7 Kupang juga menjadi sekolah sasaran program Deep Learning (Pembelajaran Mendalam), sejalan dengan penyesuaian terhadap Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini menekankan pada pembentukan karakter peserta didik.
“Untuk pelaksanaannya, kami sudah mengirimkan kepala sekolah dan tiga guru untuk mengikuti pelatihan. Deep Learning adalah pendekatan yang lebih dekat kepada peserta didik. Demikian pula dengan kelas Coding, yang merupakan bagian dari program Presiden, dan guru-gurunya sedang mengikuti pelatihan,” ujarnya.
Inovasi lain yang diterapkan tahun ini adalah pengawasan lebih ketat melalui kehadiran wali kelas secara penuh di kelas selama jam sekolah, kecuali saat mengajar. Hal ini dilakukan agar wali kelas dapat memantau kehadiran dan kondisi siswa secara langsung.
“Hal lain yang kami syukuri adalah banyak guru honor SMAN 7 Kupang telah lulus seleksi PPPK. Kami berharap hal ini mendorong peningkatan kualitas mengajar,” ujar Wemvrid
Dari sisi pembiayaan, sekolah hanya menerapkan satu jenis pungutan, yaitu Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) sebesar Rp150.000 per bulan per siswa selama tiga tahun masa pendidikan. Selain itu, pungutan satu kali dilakukan di awal tahun ajaran untuk kebutuhan seragam dan perlengkapan lainnya yang disediakan oleh sekolah bekerja sama dengan pihak ketiga.
Pembentukan Komite Sekolah juga dilakukan secara mandiri dan sesuai aturan Permendikbud Tahun 1975, di mana anggota komite berasal murni dari masyarakat dan orang tua siswa, bukan dari kalangan guru, ASN, TNI/Polri, politisi, atau pegawai dinas pendidikan.
“Tugas komite adalah sebagai mitra sekolah dan penggalang dana dari luar sekolah. Sekolah hanya mengajukan kebutuhan, dan semua dibahas dalam internal komite,” kata Wemvrid.
Ia menegaskan bahwa komite hanya boleh menggalang dana berupa sumbangan sukarela dari pihak luar sekolah, bukan pungutan wajib atau iuran tetap. Sementara itu, sekolah hanya boleh menarik pungutan IPP.
“Sesuai aturan yang berlaku, sumber dana sekolah hanya ada tiga yaitu: bantuan pemerintah atau pihak ketiga, pungutan (IPP), dan sumbangan yang dilakukan oleh komite. Penggalangan dana oleh komite tidak boleh diintervensi oleh sekolah, tetapi penggunaannya tetap dibahas dan diawasi bersama,” pungkasnya.
