Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaDaerah

Pj. Gubernur NTT jadi Narasumber pada Program Siaran Dialog Kupang Pagi RRI

27
×

Pj. Gubernur NTT jadi Narasumber pada Program Siaran Dialog Kupang Pagi RRI

Sebarkan artikel ini
Ket : Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, Pengamat Ekonomi, Dr. Drs. Frits O. Fanggidae, M.Si serta Agus Sistyo Widjajati yang merupakan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

DetikNTT.Com || Kupang – Siaran Dialog Kupang Pagi Studio Pro 1 RRI dengan Topik : _NTT Raih Penghargaan Terbaik Untuk Digitalisasi Daerah_, berlangsung hangat di Stasiun RRI Kupang pada Kamis (26/9/2024) pagi. Dialog ini dimoderasi oleh Presenter RRI Kupang Vongky Lette dengan menghadirkan tiga narasumber eksekutif, yakni Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, Pengamat Ekonomi, Dr. Drs. Frits O. Fanggidae, M.Si serta Agus Sistyo Widjajati yang merupakan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT. Turut hadir Kepala Stasiun RRI Kupang Yuliana Marta Doky, S.Sos.

Mengawali kegiatan Dialog Kupang Pagi ini Pj. Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BI karena beliau telah mencatat dengan baik dari berbagai indikator sehingga Provinsi NTT bisa meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Nusampua) termasuk Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat. “Kedepan kita harus berlari ke arah digitalisasi agar semuanya menjadi lebih cepat, efisien dan efektif dalam setiap pembangunan,” pungkasnya.

Example 300x600

Pj. Gubernur Andriko lebih lanjut menjelaskan dalam bahwa digitalisasi dapat mempercepat tingkat kesejahteraan, dapat memotong birokrasi yang rumit, kemudian pemberian bantuan-bantuan menjadi tepat sasaran sehingga kebocoran APBN dapat kita kurangi.

“Menurut saya, NTT harus bisa lebih cepat karena penduduk kita tidak terlalu banyak yakni hanya sekitar 5 jutaan penduduk yang jika dibagi pada 22 kabupaten/Kota maka jumlah penduduk sekitar 250 ribu jiwa per Kabupaten/Kota. Digitalisasi ini kita ingin semua sistem pelayanan kepada masyarakat harus berbasis digital. Jadi kita menghindari kontak langsung menggunakan uang tunai yang kadang-kadang menimbulkan peluang yang tidak efisien. Potensi-potensi penyimpangan akan lebih kecil dan layanan akan menjadi lebih cepat. Digitalisasi bukan berarti aplikasi menjadi banyak namun kita menyederhanakan sistem menjadi lebih mudah dan efisien agar masyarakat tidak menjadi bingung,” lanjut Pj. Andriko.

Selanjutnya Pj. Gubernur NTT Andriko Noto Susanto juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan dari BI terkait tiga hal utama dan mendasar yang menjadi permasalahan di Provinsi NTT.

“Saya mengapresiasi kawan-kawan dari BI, telah memikirkan persoalan mendasar yakni Kemiskinan, Kemisikinan Ekstrim dan Stunting. Kemiskinan dan Kemisikinan Ekstrim, salah satu solusinya adalah pemberian bantuan. Pemberian Bantuan tentu harus _by name by address_. Hal ini yang sedang saya pikirkan karena anggaran pemerintah yang digunakan tidak sedikit. Contoh kemiskinan dari sisi pangan, pemerintah mengalokasikan bantuan sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat termasuk Provinsi NTT akan sangat disayangkan jika tidak tepat sasaran karena pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mengecek itu,” ungkap Andriko.

“Demikian juga stunting, diharapkan tiga point ini dapat kita digitalisasikan dan saya rasa ini harus menjadi perhatian utama kita. Perlunya integrasi data antara stakeholder terkait sehingga menghasilkan data yang terukur dan akurat dalam menentukan peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, efisiensi penggunaan APBD,” jelas Pj. Gubernur NTT.

Lebih lanjut, Andriko menerangkan bahwa salah satu solusi dalam penanganan kemiskinan adalah dengan digitalisasi. “Digitalisasi dapat meminimalisir salah sasaran. Dimana Bantuan dialokasikan akan sesuai titik sehingga akan tepat sasaran. Kita ketahui bersama Stunting di NTT sebanyak 37,9%, terbesar kedua setelah Provinsi Papua Tengah namun dengan adanya digitalisasi bantuan pemerintah menjadi tepat sasaran. Saya telah menyampaikan ke Kadis kesehatan untuk fokus _by name by address_ sebagai dasar untuk gerakan kemanusiaan penanganan stunting NTT yang sebanyak 37,9%,” ungkap Pj. Gubernur Andriko.

Pj. Gubernur NTT juga mengapresiasi dan mengungkapkan terima kasihnya kepada TP PKK dan kader posyandu yang selalu memonitor data stunting dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. “Saya tidak mempersoalkan persentase tetapi yang saya perhatikan adalah personnya dan dimana titiknya kita mau selesaikan masalah persoalan manusia, kita harus tahu manusianya, buka persentase yang kemudian kita tidak tau siapa manusianya” lanjutnya.

Disamping itu menanggapi keberadaan digitalisasi yang memiliki sisi negatif, Pj. Gubernur NTT menekankan perlunya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam mengantisipasi kemungkinan atau potensi negatif yang timbul dalam proses digitalisasi ini. “Ini tidak bisa dihindari, kalau kita tidak ikut dalam proses digitalisasi maka akan tertinggal, karena kita perlu ingat bahwa digitalisasi ini mempercepat dalam proses pembangunan,” tandas Andriko.

Pengamat ekonomi, Dr. Drs. Frits O. Fanggidae, M.Si mengungkapkan dampak negatif dari digitalisasi tidak dapat dielakkan. Namun pengembangan khususnya dalam keamanan juga harus terus ditingkatkan agar dapat meminimalisir peluang kebocoran data dan penipuan. “Kedepan kita ditentukan seberapa kita melibatkan diri dalam digitalisasi, dimana tugas kita adalah meningkatkan literasi agar masyarakat terlibat aktif dalam era digitalisasi ini untuk peningkatan kesejahteraan bersama”, ungkap Fritz Fanggidae.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati mengatakan kemiskinan menjadi salah satu topic utama di NTT. BI memastikan transformasi digital yang dikembangkan oleh para generasi muda dapat membantu stabilitas ekonomi di sektor keuangan.

“Perlunya peran anak muda di NTT yang mampu  mengoptimalkan era digitalisasi ini untuk peningkatan produktivitas. Program Pemerintah Provinsi NTT dalam menghadapi era digitalisasi yang sudah dikerjakan selama ini melalui transformasi digitalisasi diharapkan mampu mengembangkan potensi dan produktivitas serta promosi pariwisata daerah sehingga menciptakan pelayanan publik lebih efisien, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT. ***

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dilarang Copy!