Kupang, 20 November 2024 – Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) menyelenggarakan Dialog Multipihak dengan tema “Perlindungan dan Pengakuan Hak serta Akses Perempuan untuk Mengakhiri Ketimpangan Ekonomi dan Gender di Nusa Tenggara Timur” pada Rabu, 20 November 2024, di Sahid T-More Hotel, Kupang. Dialog ini bertujuan untuk mendalami penyebab ketimpangan gender dan ekonomi serta mencari solusi berdasarkan pengalaman perempuan di lapangan dan pandangan pengambil kebijakan.
Kegiatan yang melibatkan berbagai sektor ini dilakukan melalui tiga metode utama yaitu pleno, workshop sektoral, dan sintesis. Pleno digunakan untuk membahas kerangka pikir dalam menganalisis situasi perempuan di NTT, serta urgensi pelibatan perempuan dalam kebijakan pemerintah di tingkat daerah. Workshop sektoral membahas persoalan ketimpangan gender dan ekonomi di sektor-sektor tertentu, sedangkan sintesis mengintegrasikan hasil dari kedua sesi sebelumnya untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan berperspektif gender.
Narasumber yang hadir dalam acara ini antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT, serta akademisi dan aktivis perempuan, termasuk perempuan nelayan dan penyintas pekerja migran. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi dan mendapatkan solusi yang konkret.
Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, yang juga menyoroti kurangnya pengakuan terhadap perempuan nelayan di Kota Kupang. “Masih banyak perempuan yang berperan besar dalam sektor ekonomi, seperti nelayan, yang belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah,” ungkap Umbu.
Selain membahas ketimpangan gender, diskusi ini juga menyoroti kemiskinan yang masih melanda masyarakat NTT, sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil, terutama perempuan. Salah satu isu yang dibahas adalah dampak negatif dari aktivitas perusahaan batubara terhadap masyarakat di Desa Lifuleo, yang telah mengalami kerusakan lingkungan dan kesulitan ekonomi akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Umbu Wulang menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan di NTT, termasuk ketimpangan ekonomi dan stigma sosial yang sering kali melekat pada mereka. Harapannya melalui dialog ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan berpihak pada perempuan, serta dapat mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di Nusa TenggaraTimur.*(LK)
