Kupang, DetikNTT.Com — Pemerintah Kota Kupang menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2026, namun kebijakan tersebut dipastikan tidak diarahkan untuk menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo saat membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-14 Sidang III DPRD Kota Kupang, Selasa (15/9/2026).
Christian mengatakan, optimalisasi PAD akan ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk mengembangkan objek pendapatan baru serta menggali sumber-sumber PAD yang masih memiliki potensi.
“Pemerintah bertekad meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan obyek PAD yang baru maupun sumber-sumber PAD yang potensial untuk mendongkrak penerimaan daerah tanpa membebani dan memberatkan masyarakat pelaku usaha,” ungkapnya.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Kupang direncanakan mencapai sekitar Rp1,298 triliun. Angka ini meningkat Rp12,095 miliar atau 0,94 persen dibandingkan target APBD murni 2026 sebesar Rp1,286 triliun.
Sementara PAD direncanakan naik menjadi sekitar Rp332,965 miliar. Sebelumnya, target PAD dalam APBD murni 2026 berada di angka sekitar Rp328,999 miliar.
Hingga 4 September 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar Rp766,091 miliar atau 59,56 persen dari target APBD murni. Sementara realisasi PAD mencapai sekitar Rp177,590 miliar atau 53,97 persen.
Menurut Christian, penguatan kemampuan fiskal daerah harus dilakukan dengan menggali potensi yang tersedia tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan produktivitas belanja daerah.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas belanja daerah melalui optimalisasi pelaksanaan program kegiatan berdasarkan skala prioritas dan urgensitas kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Kupang,” tegasnya.
Dalam usulan perubahan anggaran, belanja daerah juga direncanakan meningkat sekitar Rp23,154 miliar atau 1,73 persen menjadi sekitar Rp1,364 triliun.
Salah satu perhatian utama berada pada belanja modal yang meningkat sekitar Rp17,630 miliar atau 13,32 persen. Belanja jalan, jaringan dan irigasi menjadi salah satu komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp90,222 miliar, meningkat sekitar Rp15,566 miliar atau 20,85 persen.
Selain infrastruktur, pemerintah juga mempertahankan perhatian terhadap pelayanan dasar. Alokasi bidang pendidikan dan kebudayaan mencapai sekitar Rp441,188 miliar, sedangkan sektor kesehatan sekitar Rp170,652 miliar.
Christian menjelaskan, perubahan APBD dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan anggaran hingga semester pertama 2026. Penyesuaian mencakup capaian kinerja, pergeseran alokasi, pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya, perubahan potensi PAD serta penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, perubahan anggaran diarahkan untuk menjaga efektivitas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Dengan demikian, strategi Pemkot Kupang dalam memperkuat PAD tidak hanya mengejar peningkatan angka pendapatan, tetapi juga berupaya menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha tetap bergerak.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya diserahkan kepada DPRD Kota Kupang untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu memperkuat fiskal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
