Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat akan meneruskan kebijakan ini, disamping itu juga kami tidak tutup mata bila ada penolakan ataupun protes di lapangan dan kami membuka ruang diskusi dan melakukan komunikasi dengan setiap aspirasi,” kata Gubernur Melki.
”Kita mesti segera selesaikan ini dengan cepat karena ini salah satu pintu kita dalam mensejahterakan NTT. Untuk pengembangan geothermal saat ini yang sudah berjalan baik dan bagus akan tetap dilanjutkan, dan yang masih kurang atau terkendala dapat diperbaiki sesuai aspirasi, dan yang kita lihat kurang baik atau tidak bisa dikembangkan lagi maka akan ditutup,” kata Gubernur.
Gubernur NTT Melki Laka Lena juga mengungkapkan, pengembangan geothermal di Pulau Flores akan ditinjau lebih lanjut oleh tim teknis yang dibentuk untuk melihat langsung situasi di lapangan. Hal ini untuk menindaklanjuti pendapat masing-masing pihak pengembang, serta para Bupati dan juga WALHI NTT.
“Inti dan yang terpenting pada rapat hari ini adalah saling mendengarkan poin atau aspirasi dari semua pihak diantaranya dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Pihak Pengembang, serta WALHI NTT dan akademisi untuk mencari solusi terbaik dalam pengembangan geothermal ini,” ungkap Gubernur.
“Nanti tim yang dibentuk akan turun ke lapangan untuk mengamati kondisi dan isu di masing-masing lokasi yang akan melakukan uji petik sebagai langkah lebih lanjut. Nantinya bersama dengan para Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran, kita turun dan kita cek satu-satu supaya kita dapat data dan informasi yang akurat,” kata beliau.
”Dalam hal ini ada pro dan kontra dan saya juga ingatkan agar kita bergerak dengan tenang dan hindari pergerakan yang bersifat demo dan provokatif,” ungkap Gubernur.
Untuk diketahui, terkait Pengembangan geothermal di Pulau Flores maka Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen memperhatikan beberapa hal diantaranya :
1) Menjamin transparansi penuh dalam seluruh proses pengembangan panas bumi, termasuk membuka data lingkungan dan hasil audit independen kepada publik,
2) Mengutamakan keterlibatan masyarakat adat dan tokoh lokal dalam setiap tahap pembangunan, sejak sosialisasi awal hingga operasionalisasi proyek,
3) Menerapkan prinsip pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, termasuk sistem reinjeksi air panas, rehabilitasi hutan, dan pemetaan rona awal yang ketat,
4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui skema pembagian manfaat, pengembangan infrastruktur, program pendidikan, dan usaha berbasis energi terbarukan.*
