Kupang,DetikNTT.com – Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 digelar pada Senin, 24 November 2025 di Hotel Harper Kupang.Kegiatan ini mengusung tema “Pengusaha Bersatu Bangun NTT” dengan subtema “Memperkuat Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.”
Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Ekonomi dan Pembangunan Linus Lusi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Direktur Utama Bank NTT, Direktur PT Jamkrida, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTT, BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Ketua Kadin NTT, Ketua REI NTT, pengurus DPP APINDO serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Rakerkonprov ini bertujuan merumuskan strategi, serta menyinergikan program kerja antara APINDO tingkat provinsi dan pusat.
Ketua DPP APINDO NTT, Bobby T. Pitoby, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga saat ini APINDO NTT telah memiliki 16 Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) dari total 22 kabupaten/kota di NTT.
Ia menjelaskan bahwa Raker kali ini juga membahas isu strategis terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 dan PP No. 36 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.“Kita semua di sini ikut bertanggung jawab menciptakan iklim ekonomi NTT yang baik. Jika melihat kondisi Indonesia dan NTT saat ini, kata kuncinya adalah produktivitas. SDM di NTT masih membutuhkan bimbingan. Idealnya, porsi peran swasta 70 persen dan pemerintah 30 persen. Namun saat ini masih banyak yang bergantung pada proyek pemerintah,” tegas Bobby.
Ia menambahkan bahwa APINDO merupakan satu-satunya organisasi yang diamanahkan undang-undang untuk mengurus hubungan industrial, termasuk merumuskan rekomendasi terkait upah minimum pekerja. Menurutnya, peningkatan produktivitas dan perhatian pada kualitas SDM menjadi kunci perbaikan iklim ekonomi di NTT.
Ketua DPN Bidang Organisasi APINDO, Anthony Hilman, dalam sambutannya menyoroti isu upah minimum menjelang akhir tahun yang dinilai menjadi sinyal penting bagi pemerataan kesejahteraan. “Tantangan penciptaan lapangan pekerjaan sangat besar. Data menunjukkan 67 persen dari total pengangguran di NTT adalah Gen-Z,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada DPP APINDO NTT atas kerja keras dan komitmennya memperkuat organisasi.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Linus Lusi, menyampaikan sambutan Gubernur NTT. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Linus juga mengajak para pengusaha di NTT untuk melihat peluang kerja sama ekonomi dengan negara tetangga, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), yang selama ini masih banyak mengimpor kebutuhan pokok serta material infrastruktur dari Jawa Timur maupun negara lain.
Acara ini terlaksana atas dukungan panitia dan para donatur, di antaranya Bank Central Pitoby, BPR Christa Jaya, BestMart, KIB, CV Timor Jaya, Charson, Taman Laut, Bondi Café, serta donatur lainnya.*
