DetikNTT.Com || Ende – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Pusat PT PLN (Persero) dalam rangka menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis guna mendorong keberlanjutan dan efektivitas proyek-proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di wilayah NTT.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran direksi PLN dan para pengembang panas bumi, antara lain PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT Daya Mas Nage Geothermal, serta PT Geo Dipa Energi.
Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan uji petik oleh Satuan Tugas Pemerintah Provinsi NTT yang dilakukan pada sejumlah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yang bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi kondisi lapangan serta mendalami dinamika sosial yang berkembang di sekitar lokasi pengembangan PLTP.
Dalam paparannya, Gubernur Laka Lena menekankan urgensi pelaksanaan dialog multipihak yang terbuka, inklusif, dan berbasis lokasi. Menurutnya, pendekatan partisipatif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pengembang, serta elemen masyarakat, baik yang pro maupun yang masih menyuarakan keberatan, harus dilaksanakan secara sistematis dan langsung di lokasi proyek.
“Dialog harus bersifat masif namun terukur, dilangsungkan secara in situ, agar steril dari intervensi pihak-pihak eksternal yang tidak berkepentingan langsung terhadap proses pembangunan,” tegas Gubernur Melki.
Salah satu sorotan utama adalah kebutuhan untuk melakukan kajian geoteknik lanjutan guna memetakan pola sebaran retakan di area WKP PLTP Mataloko.
Langkah ini dipandang penting untuk mengantisipasi kemunculan manifestasi baru yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan maupun infrastruktur.
Gubernur juga mendorong penggunaan teknologi presisi tinggi sebagai instrumen mitigasi risiko jangka panjang.
Terkait proyek PLTP Ulumbu unit 5–6 di Poco Leok, Gubernur Melki menyatakan dukungannya agar proyek tersebut terus ditingkatkan mengingat peran strategisnya dalam menjaga ketahanan energi di Kabupaten Manggarai.
Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai energi panas bumi, baik dari sisi manfaat ekologis maupun dampaknya terhadap kualitas hidup dan ekosistem.
“Pemahaman masyarakat harus dibangun secara berkelanjutan, agar PLTP Ulumbu dapat diterima sebagai tulang punggung penyediaan energi bersih dan andal,” ujarnya.
Sementara itu, pada pengembangan PLTP Atadei, Gubernur mendorong percepatan penyelesaian proses negosiasi harga ganti rugi lahan dengan pendekatan humanis namun tetap berbasis regulasi. Ia menekankan bahwa aspek sosial tidak boleh dikesampingkan dalam setiap fase pembangunan proyek strategis.
Adapun untuk proyek PLTP Sokoria, disebutkan bahwa mayoritas masyarakat telah memberikan dukungan penuh atas kehadiran proyek, seiring dengan manfaat nyata berupa akses listrik, peningkatan kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi lokal.
Namun, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur mendorong pengembang agar memperkuat mekanisme pengaduan publik, meningkatkan efektivitas pemantauan partisipatif, serta mengarahkan program TJSL (CSR) agar lebih selaras dengan kebutuhan konkret masyarakat setempat.
Merespons rekomendasi Gubernur, EVP Panas Bumi PT PLN (Persero), John Y.S. Rembet, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengarahkan pelaksanaan proyek dimulai dari area yang relatif hijau (green area), termasuk pembangunan akses jalan dan sumur produksi (wellpad) G, J, dan D, setelah pelaksanaan proses FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) di wilayah Poco Leok.
Di sisi lain, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menegaskan komitmen PLN untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dan memperkuat tata kelola proyek agar selaras dengan prinsip keberlanjutan.
“Geotermal di Flores merupakan berkah yang memiliki potensi strategis untuk mendorong percepatan swasembada energi di NTT. Rekomendasi yang disampaikan Gubernur akan menjadi acuan kami dalam melakukan penyempurnaan ke depan,” tutur Suroso.
Senada dengan itu, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), Yasir, menjelaskan bahwa PLN terus berupaya memastikan seluruh proses pembangunan dan operasional PLTP dilakukan dengan mengedepankan pemantauan lingkungan secara menyeluruh.
Pemantauan ini mencakup aspek kualitas air, udara, getaran, kebisingan, hingga dinamika sosial masyarakat sekitar.
“Hingga saat ini, proses pembebasan lahan di PLTP Atadei terus berjalan, dan program CSR berupa penyediaan air bersih telah dilaksanakan. Keterlibatan langsung Bapak Gubernur menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan energi bersih di NTT,” pungkas Yasir.
Kunjungan ini tidak hanya merepresentasikan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan badan usaha milik negara, namun juga menjadi tonggak penting dalam mendorong tata kelola energi berbasis partisipasi masyarakat, prinsip kehati-hatian, dan keberlanjutan jangka panjang.
