DetikNTT.Com || Waingapu – Di tengah sorotan publik atas insiden dugaan pelecehan simbolik yang terjadi di Sekretariat Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Lewa – Waingapu (IKPML-Waingapu), seorang mahasiswi yang menjadi korban, berinisial (T) menyampaikan sikap tegasnya. Meski secara psikologis mengaku masih mengalami gangguan ringan pascakejadian, ( T) tetap beraktivitas seperti biasa dan menyuarakan desakan agar ada permintaan maaf serta pemulihan nama baik dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumba Timur.
Peristiwa itu terjadi beberapa waktu lalu saat oknum pegawai Disnakertrans diduga memasuki sekretariat mahasiswa tanpa izin. Saat itu, ( T ) tengah berganti pakaian. Tidak hanya terjadi pelanggaran privasi, oknum tersebut juga melontarkan tuduhan tidak berdasar dengan menyebut mahasiswa sebagai pelaku “kumpul kebo” yang dimana itu adalah sebuah label yang sangat menyakitkan dan mencemarkan martabat serta dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Organisasi Mahasiswa.
Meski situasi tersebut sempat mengguncang kondisi psikologisnya, ( T) menolak untuk tunduk pada trauma.
“Saya memang terganggu secara psikis. Ada rasa malu, rasa takut, bahkan marah. Tapi saya memilih untuk tetap bertahan dan menjalani aktivitas seperti biasa di sekretariat IKPML dan GMKI. Saya tahu, bukan saya yang bersalah. Sekretariat ini bukan tempat yang salah. Yang salah adalah cara pikir yang sempit dan sikap tidak menghormati ruang pribadi mahasiswa,” ujar inisial (T) dengan nada tenang namun tegas.
Dukungan dari sesama mahasiswa, pengurus organisasi, hingga aktivis alumni menjadi kekuatan utama bagi Rambu T untuk kembali bangkit dan mengambil sikap.
“Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Harus ada permintaan maaf yang terbuka, dan pemulihan nama baik dari Disnakertrans serta oknum pegawai yang bersangkutan. Permintaan maaf itu penting, bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi untuk seluruh lembaga mahasiswa yang telah dilecehkan secara simbolik,” ungkapnya.
Menurutnya, kejadian seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Sebab, di balik kata-kata dan tindakan tidak etis, tersembunyi ancaman yang lebih besar terhadap kebebasan berekspresi, martabat perempuan, serta eksistensi organisasi mahasiswa sebagai pilar pembentukan karakter anak bangsa.
“Kami ini bukan anak-anak kecil yang bisa dihakimi semena-mena. Organisasi ini dibangun dengan jerih payah. Tuduhan seperti itu bisa menghancurkan citra dan kepercayaan yang selama ini kami jaga. Kalau tidak ada langkah tegas, kejadian seperti ini akan terus terulang,” tegas (T) .
Sikap (T) mendapatkan simpati dan dukungan dari banyak pihak. Mantan Sekretaris GMKI Waingapu, Oktavianus Datu Biru, sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan mengecam tindakan oknum Disnakertrans dan mendesak agar ada klarifikasi terbuka serta tindakan disipliner dari institusi terkait.
“Ini bukan hanya soal satu orang mahasiswi, ini soal penghormatan terhadap ruang hidup dan perjuangan intelektual generasi muda. Jika pejabat publik bisa seenaknya menghakimi mahasiswa tanpa dasar, maka kita sedang menuju jurang krisis moral,” kata Oktavianus dalam pernyataannya sebelumnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Disnakertrans Kabupaten Sumba Timur. Namun tekanan publik terus meningkat, dengan dorongan agar lembaga terkait tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga mengambil langkah pemulihan terhadap nama baik mahasiswa dan organisasi yang telah dirugikan.
Sementara itu, sejumlah pihak termasuk Organisasi Lainnya mulai menyuarakan pentingnya pendampingan psikologis terhadap korban.
Tambahan informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Srikandi Persatuan Mahasiswa Timur (PERMASTI) Waingapu juga mengalami perlakuan serta perkataan yang sama dari oknum yang diduga berasal dari instansi yang sama, bertempat di Sekretariat PERMASTI Waingapu.
“Kami mungkin perempuan, tapi bukan untuk dilecehkan. Kami mahasiswa, tapi bukan untuk diremehkan. Jika negara dan aparatnya tidak bisa melindungi ruang aman kami, maka kami akan terus bersuara,” tegas salah satu Srikandi PERMASTI Waingapu yang tidak mau disebutkan namanya.
Peristiwa ini mengindikasikan bahwa persoalan bukan hanya menyasar individu, tetapi telah menyerang martabat kolektif mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan pejuang pendidikan. Publik kini menanti langkah konkret dari instansi pemerintah terkait.
