KUPANG,detikntt.com– Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari selesainya sebuah proyek, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.Pesan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dalam sambutan yang dibacakan oleh perwakilan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Nusa Tenggara Timur, Sutryanto Yuli Heri Sapto, ST, pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum NTT, Senin (17/8/2026).
Sebelum membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum, Sutryanto mengajak seluruh peserta upacara untuk mendoakan masyarakat Flores dan wilayah sekitarnya yang terdampak gempa bumi pada 15 Agustus 2026.Ia berharap masyarakat yang terdampak diberikan ketabahan, kesabaran, keselamatan, dan kekuatan dalam menghadapi bencana tersebut. Doa juga disampaikan bagi seluruh pihak yang tengah bekerja membantu proses penanganan dan pemulihan pascagempa.
Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum mengatakan momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi seluruh insan Pekerjaan Umum untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat.Menurutnya, ukuran keberhasilan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum sangat sederhana, yakni apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar mampu memudahkan kehidupan masyarakat.“Ukuran pekerjaan kita sederhana, apakah pekerjaan kita sudah benar-benar memudahkan hidup rakyat,” demikian pesan Menteri Pekerjaan Umum.
Perkuat Ketahanan Air dan PanganUntuk memperkuat ketahanan air dan pangan, Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani lebih dari 12.700 kilometer jaringan irigasi yang melayani sekitar 789.000 hektare sawah.Selain itu, pemerintah juga membangun 2.799 pompa jaringan irigasi air tanah serta mempercepat penyelesaian 15 bendungan.Menteri menegaskan, pembangunan tidak dapat dinyatakan selesai hanya karena pekerjaan konstruksi telah rampung. Infrastruktur tersebut harus dipastikan berfungsi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.“Pekerjaan kita belum selesai ketika konstruksi selesai. Pekerjaan kita selesai ketika air benar-benar sampai ke sawah,” tegasnya.
Di sektor konektivitas, Kementerian Pekerjaan Umum juga menangani lebih dari 1.664 kilometer jalan nasional, membangun 34 kilometer jalan tol, serta lebih dari 1.300 meter jembatan dan jembatan gantung.Pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan untuk mendekatkan masyarakat dengan pusat pendidikan, pasar, kawasan produksi, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas.PU Harus Hadir Saat BencanaMenteri Pekerjaan Umum juga menekankan pentingnya kehadiran negara ketika masyarakat menghadapi bencana.Pesan tersebut menjadi relevan dengan kondisi Nusa Tenggara Timur yang baru saja mengalami gempa bumi pada 15 Agustus 2026.“Ketika bencana datang, rakyat tidak membutuhkan penjelasan panjang. Mereka membutuhkan negara hadir dan bekerja,” tegasnya.
Kementerian Pekerjaan Umum, lanjutnya, harus mampu membuka kembali akses jalan yang terputus, memulihkan layanan air, membantu memperbaiki fasilitas pendidikan, serta mendukung masyarakat dalam memulihkan kehidupan setelah bencana.Tekankan Efisiensi dan IntegritasSelain pembangunan infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum juga menekankan pentingnya integritas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola secara disiplin, transparan, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran.“Kita wajib menekan angka Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) nasional ke bawah angka 6. Setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBN harus dikelola dengan disiplin ketat, transparan, dan bebas dari kebocoran anggaran,” tegasnya.
Menurutnya, tidak boleh ada proyek yang memiliki anggaran besar tetapi minim manfaat bagi masyarakat. Perencanaan harus dilakukan secara tepat, belanja harus efisien dan terukur, sementara aset yang telah selesai dibangun wajib dipastikan dapat dimanfaatkan secara optimal.“Yang kita cari bukan proyek yang paling besar, tetapi manfaat yang paling besar bagi rakyat,” katanya.Menteri juga mengingatkan seluruh ASN dan insan Pekerjaan Umum agar menjaga uang rakyat, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta berani menolak segala bentuk penyimpangan.Birokrasi, menurutnya, harus menjadi bagian dari solusi dan tidak boleh justru menambah persoalan bagi masyarakat.Di bidang pelayanan dasar, pembangunan sanitasi, penyediaan akses air minum layak, serta pengentasan kawasan kumuh juga harus terus didorong secara inklusif hingga ke pelosok desa.
Menteri Pekerjaan Umum mengajak seluruh insan Pekerjaan Umum untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, integritas, efisiensi, serta kesetiaan terhadap kepentingan rakyat.“Setiap rupiah pembangunan harus menghasilkan manfaat. Perencanaan harus tepat dan aset yang selesai dibangun harus benar-benar dimanfaatkan,” pungkasnya.
