DetikNTT.com||Kupang— Kepala Inspektorat Daerah NTT, Stefanus Hala, dalam pemaparannya mengenai Penguatan Pengawasan Internal Berbasis Risiko, menyampaikan bahwa pendekatan preventif menjadi strategi paling efektif dalam mengawal pelaksanaan pengadaan, khususnya pengadaan konstruksi.
“Kami lebih menekankan penguatan pengawasan berbasis risiko. Ini sangat membantu upaya preventif dalam pelaksanaan pengadaan, khususnya di Dinas PUPR,”* ungkap Stefanus.
Ia menegaskan bahwa tahapan pengawasan yang dilakukan dimulai dari review dan monitoring sebagai upaya awal sebelum sampai ke proses audit atau bahkan ke permintaan aparat penegak hukum terkait perhitungan kerugian negara.“Review adalah langkah awal paling efektif. Ini untuk memastikan seluruh standar yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Dalam slide ke-9, Stefanus memaparkan beberapa hal positif yang ditemukan dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi:
1.Transparansi pelaksanaan yang semakin baik.
2. Pengawasan aktif oleh direksi pekerjaan dari Dinas PUPR.
3. Pengujian mutu dan volume berjalan sesuai standar.
4. Koordinasi baik antara PPK fisik dan konsultan, yang dianggap sebagai praktik positif untuk menjaga kontrol internal tetap berjalan.
Namun demikian, ada sejumlah temuan dan tren negatif yang perlu mendapat perhatian serius: Kekurangan volume pekerjaa, biasanya karena volume tidak sesuai RAB, Pekerjaan tidak sesuai gambar dan RAB. ,Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi., Keterlambatan pekerjaan.Tenaga ahli konsultan dalam kontrak yang tidak hadir atau tidak bekerja di lapangan.Pelaporan progres (harian, mingguan, bulanan) yang tidak konsisten atau hanya dibuat saat mendekati termin.“Jangan sampai laporan harian baru dibuat saat mau termin. Ini mengganggu efektivitas pengawasan,” tegas Stefanus.Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Inspektorat Daerah telah membangun sistem berbasis digital bernama ProTeken NTT.
Fitur utama sistem ini meliputi Input progres proyek setiap tanggal 15 dan 30 oleh masing-masing PPK, Progres dibandingkan dengan baseline rencana kerja (kurva S)., Tampilan visual real-time berbasis warna (merah/hijau) untuk menunjukkan deviasi pelaksanaan., Konektivitas langsung dengan HP masing-masing PPK., Dilengkapi dengan lampiran foto lapangan, bisa menggunakan drone atau foto titik tetap.“Kami ingin setiap proyek seperti di bandara: datanya terus berjalan dan semua tahu posisinya,”* ujar Stefanus
Di akhir pemaparan, Stefanus menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, agar tidak ada pekerjaan yang akhirnya bermasalah dan harus masuk proses hukum.“Beberapa paket sudah bergeser ke aparat penegak hukum dan mulai masuk ke persidangan. Ini yang harus dicegah,” katanya, sambil menyebut contoh kasus di Kabupaten Sikka dan pengalihan aset Veteran.
Stefanus mengajak seluruh PPK untuk langsung melakukan rencana aksi sesuai dengan jadwal input dalam sistem ProTeken.
Ia berharap kolaborasi ini dapat memastikan seluruh paket pekerjaan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat waktu.“Silakan input data secara real-time, lengkap dengan lampiran. Kita ingin semua pekerjaan bisa dipantau dan dikendalikan langsung dari HP,”* tutupnya.
