Kupang, DetikNTT.Com — Pemerintah Kota Kupang mendorong sektor perhotelan dan restoran tidak hanya menjadi bagian dari industri pariwisata, tetapi juga ikut membuka pasar yang lebih luas bagi produk lokal dan hasil pertanian masyarakat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam audiensi BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTT bersama Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (10/8/2026).
Wali Kota Christian mengatakan Pemkot Kupang terbuka terhadap kerja sama dengan dunia usaha untuk menggerakkan pariwisata sekaligus perekonomian daerah. Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong ialah penyelenggaraan berbagai event sepanjang 2026 yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak selalu dalam bentuk anggaran. Pemkot Kupang dapat memberikan dukungan melalui pemanfaatan sarana, prasarana dan fasilitas pemerintah sesuai kebutuhan kegiatan.
“Kita siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan PHRI. Kalau dalam bentuk dana, Pemkot memang tidak ada. Tetapi dalam bentuk sarana dan prasarana, Pemkot punya dan bisa kita bantu sesuai kebutuhan,” ujar Christian.
Tidak hanya event, Christian juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hotel dan restoran dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi etalase sekaligus pasar bagi produk UMKM lokal.
Produk seperti kerajinan, pangan olahan, kopi hingga teh kelor, kata dia, dapat diperkenalkan melalui jaringan hotel dan restoran. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada pasar tradisional, tetapi memiliki akses ke konsumen yang lebih luas, termasuk wisatawan.
Peluang serupa juga dibuka bagi petani lokal. Pemkot mendorong adanya kemitraan langsung antara hotel dan restoran dengan petani untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah dan bahan pangan lainnya.
Pola kemitraan tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi, memperluas pasar hasil pertanian sekaligus membantu pelaku usaha perhotelan dan restoran memperoleh pasokan bahan pangan secara lebih terjamin.
Di sisi lain, Wali Kota mengingatkan dunia usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pajak daerah. Ia meminta PHRI ikut menyosialisasikan program Bapenda Merah Putih yang memberikan pengurangan denda pajak daerah selama periode 1–31 Agustus 2026.
Christian menegaskan pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kepatuhan masyarakat dan dunia usaha dalam membayar pajak menjadi bagian dari kontribusi terhadap pembangunan Kota Kupang.
“Kalau masyarakat menuntut perbaikan jalan, perbaikan lampu dan berbagai pelayanan lainnya, tentu pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan. Karena itu, masyarakat dan dunia usaha juga harus tertib dalam membayar pajak,” tegasnya.
Ketua BPD PHRI NTT Juvenile Jodjana menyambut baik dorongan tersebut. Ia mengatakan PHRI saat ini menaungi hampir 100 hotel dan restoran di NTT dan melihat kolaborasi dengan pemerintah sebagai salah satu langkah penting untuk menghadapi tantangan sektor pariwisata dan perhotelan.
Menurut Juvenile, berkurangnya kegiatan pemerintah di hotel turut berdampak terhadap tingkat hunian dan rencana investasi baru. Karena itu, PHRI mendorong adanya event yang mampu mendatangkan masyarakat dan wisatawan sehingga aktivitas ekonomi di sektor hotel, restoran dan usaha pendukung lainnya dapat kembali bergerak.
PHRI juga membuka peluang menjadikan hotel dan restoran sebagai pasar bagi produk UMKM serta hasil pertanian lokal. Selain memberikan akses pasar baru, kerja sama tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai ekonomi yang lebih panjang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam audiensi itu, Wali Kota juga menyambut rencana pembentukan BPC PHRI Kota Kupang yang diharapkan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha di tingkat kota.
“Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus berkolaborasi. Kalau tiga unsur ini berjalan bersama, ekonomi bisa bergerak,” ujar Christian.
