Kupang, Detikntt.com || Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan hasil evaluasi jasa konstruksi di NTT, Selasa (13/1/2026).
Menurut Gubernur Melki, salah satu skema yang ditempuh Pemprov NTT adalah pendekatan gotong royong yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa, agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Dengan segala keterbatasan anggaran, kami harus kreatif. Tidak semua bisa dikerjakan sendiri oleh provinsi. Karena itu, skema gotong royong antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa menjadi pilihan agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Gubernur Melki.
Ia menjelaskan, dari sepuluh program prioritas pembangunan daerah, sektor infrastruktur menjadi fokus utama, meliputi pembangunan jalan, penyediaan air bersih, listrik, sanitasi, serta rumah layak huni. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan akses terhadap infrastruktur dasar yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Pada tahun 2025, pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan di seluruh wilayah NTT, mulai dari Pulau Timor, Rote, Flores, Alor, Sumba, hingga Sabu Raijua. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Yang kami prioritaskan adalah daerah yang benar-benar membutuhkan, seperti pembangunan sumur bor, penanganan jalan long segment, rekonstruksi jaringan, hingga rehabilitasi infrastruktur dasar lainnya,” jelasnya.
Gubernur Melki juga mengakui masih terdapat keterbatasan dalam penanganan sanitasi, pembangunan WC, serta pemeliharaan jaringan irigasi. Besarnya kebutuhan anggaran menjadi tantangan tersendiri, sehingga Pemprov NTT perlu bekerja sama dengan balai-balai pemerintah pusat untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Dalam upaya mengatasi persoalan rumah tidak layak huni, Pemprov NTT pada tahun ini mengalokasikan anggaran untuk program bedah rumah berbasis gotong royong. Program tersebut ditargetkan menyasar lebih dari 1.000 unit rumah dengan dukungan lintas pemerintahan, termasuk pemanfaatan dana desa.
“Kita mengadopsi pola lama seperti program PU dulu, sekitar Rp20 juta per rumah, tetapi dikerjakan secara gotong royong. Jika semua level pemerintahan berjalan bersama, dampaknya akan sangat besar,” katanya.
Selain itu, Gubernur Melki bersama Wakil Gubernur NTT dan jajaran Dinas PUPR terus melakukan pengecekan langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya tertib standar, prosedur, serta kualitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di NTT.
Gubernur menegaskan bahwa RPJMD dan dokumen turunannya menjadi acuan utama pembangunan ke depan. Ia berharap, meski dengan keterbatasan anggaran di semua level pemerintahan, kolaborasi dan semangat gotong royong dapat menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.*
