DetikNTT.com||Kupang – Pemerintah Kota Kupang melalui Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,4 miliar untuk empat jenis pengerjaan jalan sepanjang tahun 2025.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Yohanes Puu, menjelaskan kepada media bahwa keempat jenis pekerjaan tersebut merupakan realisasi dari usulan tahun 2024 dan tersebar hampir di seluruh kelurahan di Kota Kupang.
Adapun rincian kegiatan dan anggaran meliputi:
- Pembangunan Jalan Lapen
Sebanyak 60 paket pekerjaan di 51 kelurahan dengan total anggaran sekitar Rp24 miliar.
“Rekonstruksi Lapen mencapai sekitar 62 paket dan progres pengerjaan sudah mencapai 80%, tersebar di hampir 90% kelurahan,” ungkap Yohanes. - Rekonstruksi Jalan Taebenu di Kelurahan Oebufu
Proyek perbaikan akibat longsor ini mengalokasikan dana sekitar Rp13 miliar dan saat ini tengah dikerjakan. - Pemeliharaan Jalan (Penambalan dan Perbaikan Ringan)
Dikerjakan di beberapa titik seperti Oe’ekam, depan SD Bertingkat Wali Kota Kupang, serta 10 ruas jalan lainnya, dengan anggaran sekitar Rp1,4 miliar. - Pembangunan Jalan Hotmix
Pagu anggaran sebesar Rp5 miliar lebih, tersebar di sejumlah kelurahan dan sebagian sedang dalam proses lelang.
Seluruh pekerjaan ini ditargetkan rampung paling lambat Desember 2025. Yohanes menekankan bahwa pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).
“Jika melihat kondisi jalan, kontur tanah, dan kebutuhan pembukaan jalan baru di Kota Kupang, setiap tahun akan selalu ada pekerjaan jalan. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Yohanes juga menyampaikan bahwa usulan tahun 2025 akan dikerjakan pada tahun anggaran 2026, setelah melalui proses perencanaan oleh Bappeda. Ia mengimbau masyarakat untuk terus terlibat aktif dalam pengusulan melalui Musrenbang Kelurahan, serta turut mengawasi dan merawat infrastruktur jalan yang telah dibangun.
“Kami berharap masyarakat bisa bersabar karena semua usulan harus melewati proses, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran,” tandas Yohanes.
