KUPANG,detikntt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen atau Rp146.543 dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebesar Rp2.455.498.
Penetapan UMP Tahun 2027 tersebut dilakukan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tanggal 20 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027.
Dalam keterangan resmi Pemerintah Provinsi NTT, Jumat, 20 November 2026, dijelaskan bahwa penetapan UMP tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan RI melalui Surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/26 tanggal 16 November 2026 meminta seluruh gubernur di Indonesia mempercepat proses penetapan UMP Tahun 2027.
Penetapan tersebut harus mempertimbangkan data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan dan dilakukan paling lambat 21 November 2026.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur NTT melalui Dewan Pengupahan Provinsi telah melaksanakan rapat pembahasan penghitungan upah minimum dengan melibatkan berbagai unsur, yakni serikat pekerja, pengusaha yang tergabung dalam APINDO, akademisi, serta birokrat dari organisasi perangkat daerah terkait.
Pembahasan penghitungan UMP tersebut mengacu pada formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang ditetapkan pada 17 Desember 2025.
Selain itu, pembahasan juga mengacu pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan rentang nilai Alpha antara 0,50 hingga 1,00.
Dari hasil pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan kepada Gubernur agar penetapan UMP Tahun 2027 menggunakan nilai Alpha sebesar 0,70.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, UMP NTT Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2.602.441 atau naik 5,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa keputusan penetapan UMP tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemberi kerja di wilayah NTT, baik pemerintah maupun swasta, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penetapan UMP ini juga bertujuan melindungi hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, perusahaan atau pelaku usaha yang telah memberikan upah di atas ketentuan upah minimum provinsi dilarang menurunkan besaran upah tersebut.
UMP NTT Tahun 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring serta pengawasan terhadap penerapan UMP di seluruh wilayah NTT.
Langkah tersebut diharapkan menjadi jaring pengaman bagi pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.








