DetikNTT.Com || Ende – Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan demokrasi dan sistem ketatanegaraan menjadi fokus utama dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar Anggota MPR RI Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat, B.B.A., di kawasan Simpang Tiga Woloweku, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/11/2026) malam.
Kegiatan yang digagas Anggota MPR RI Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat, B.B.A., tersebut menjadi ruang edukasi politik dan ketatanegaraan bagi masyarakat untuk memahami lebih jauh peran, fungsi, serta kewenangan lembaga negara dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Mengusung tema “Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, kegiatan yang dimulai pukul 19.00 Wita ini dihadiri tokoh masyarakat, kelompok ibu-ibu, pelajar, kaum muda, perwakilan masyarakat, serta awak media
Hadir sebagai pemateri utama, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Flores, Ernesta Leha, menyampaikan apresiasi kepada Julie Sutrisno Laiskodat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk membagikan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi lembaga MPR RI dan DPR RI kepada masyarakat Ende.
Dalam pemaparannya, Ernesta Leha menegaskan bahwa pemahaman terhadap lembaga-lembaga negara merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang sadar konstitusi, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa MPR RI memiliki kedudukan dan kewenangan konstitusional yang strategis, sementara DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai amanat konstitusi.
“Demokrasi itu ada di tangan rakyat. Artinya, kitalah yang memilih para wakil rakyat. Namun, kekuasaan tetap memiliki batas-batas dan harus dipertanggungjawabkan,” ujar Ernesta Leha.
Menurutnya, kedaulatan rakyat tidak boleh hanya dimaknai sebagai hak untuk memilih pemimpin dalam pemilihan umum, tetapi juga harus diwujudkan melalui pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ende, khususnya generasi muda, agar tidak bersikap apatis terhadap persoalan kebangsaan dan proses ketatanegaraan. Masyarakat perlu memahami bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kebijakan dibuat, serta bagaimana lembaga negara mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, Ernesta Leha juga menyoroti pentingnya sistem ketatanegaraan yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara.
Ia menegaskan bahwa setiap lembaga negara harus bekerja sesuai tugas, fungsi, dan batas kewenangannya. Pemahaman terhadap prosedur administrasi dan ketentuan hukum, termasuk dalam tahapan verifikasi administrasi calon legislatif, menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan prosedural dalam penyelenggaraan demokrasi.
“Tata negara berfungsi untuk mengontrol kekuasaan, agar kekuasaan tidak menguasai negeri dan kekayaan negeri tanpa batas. Sekaligus menciptakan kebijakan publik yang berpijak pada kepentingan seluruh warga negara,” tegasnya.
Ernesta juga meluruskan bahwa pembahasan dalam sarasehan tersebut bukan untuk menyerang tokoh ataupun menghakimi kasus politik tertentu, melainkan membangun pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelenggaraan negara berdasarkan prosedur, fakta, dan logika kritis.
“Kita masyarakat biasa hanya berharap yang terbaik untuk negeri ini. Kita bicara tentang prosedur, fakta, dan logika kritis dalam menjalankan kekuasaan serta akuntabilitas negara,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Ende, Yohanes Marinus Kota atau yang akrab disapa Yani Kota, turut menyampaikan pandangannya terkait berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Ende.
Ia mengakui bahwa masih terdapat banyak aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi, salah satunya akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, Yani Kota tetap menaruh harapan agar melalui sinergi dan perjuangan para wakil rakyat, termasuk Julie Sutrisno Laiskodat di tingkat pusat, berbagai kebutuhan masyarakat Ende dapat diperjuangkan dan direalisasikan secara bertahap.
Menurutnya, komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah, wakil rakyat, serta masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Tidak hanya menjadi ruang diskusi dan pendidikan politik, kegiatan Sarasehan Kebangsaan tersebut juga diwarnai aksi nyata kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada penghujung kegiatan, dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan sebanyak 100 sak semen yang merupakan aspirasi Julie Sutrisno Laiskodat untuk mendukung pengerjaan rabat jalan di wilayah Simpang Tiga Woloweku.
Penyerahan bantuan tersebut turut disaksikan Pedro Bata, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat.
Bantuan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan akses jalan lingkungan dan memberikan manfaat langsung bagi aktivitas serta mobilitas masyarakat setempat.
Kehadiran bantuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui peran perwakilan rakyat di tingkat nasional.
Sarasehan Kebangsaan ini pun menjadi momentum penting yang mempertemukan edukasi konstitusi, dialog masyarakat, dan penyampaian aspirasi pembangunan.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami kedudukan dan kewenangan MPR RI serta DPR RI, sekaligus meningkatkan kesadaran politik, memperkuat semangat persatuan, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebab, demokrasi yang kuat bukan hanya dibangun oleh lembaga negara, tetapi juga oleh masyarakat yang memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.













