KUPANG,detikntt.com – Penjualan rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 1.300 unit pada tahun sebelumnya, penjualan rumah oleh pengembang tahun ini baru mencapai 600 unit. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) NTT yang meminta dukungan nyata pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan sektor properti dan memperkuat kolaborasi pembangunan daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI NTT 2026 yang mengusung tema “Developer Tangguh Bersinergi, Bergerak Membangun NTT”, Jumat, 6 November 2026, di Lantai 10 Hotel Harper Kupang.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi para pengembang untuk mengevaluasi kondisi industri properti, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tekanan pasar perumahan di NTT.
Rakerda tersebut dihadiri Gubernur NTT yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Alexon Lumba, SH., M.Hum., Wakil Ketua Umum REI, Ketua DPD REI NTT Candra Sentosa, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi serta Anggota REI NTT.
Ketua Panitia, George Rudi Berelaku, dalam laporannya mengungkapkan bahwa penurunan penjualan rumah menjadi salah satu tantangan terbesar yang sedang dihadapi para pengembang di NTT.
Ia menyebutkan, penjualan rumah tahun ini baru mencapai sekitar 600 unit, jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 1.300 unit.
Menurutnya, kondisi tersebut turut memperlihatkan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak langsung terhadap penjualan perumahan dan penyerapan akad kredit.
Selain persoalan daya beli, para pengembang juga menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis, terutama dalam proses pengurusan perizinan, perubahan status hak atas tanah, serta penerbitan dokumen pertanahan yang dinilai masih membutuhkan waktu cukup panjang.
Melalui Rakerda tersebut, pihaknya berharap seluruh persoalan yang dialami pengembang di kabupaten dan kota dapat dihimpun menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pengurus REI di tingkat pusat.
Sementara itu, Ketua DPD REI NTT, Candra Sentosa, menegaskan bahwa tema Rakerda tahun ini mencerminkan semangat para pengembang untuk tetap tangguh menghadapi situasi ekonomi yang penuh tantangan.
Menurut Candra, sektor properti memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian NTT. Kemajuan industri perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, sektor properti memiliki sekitar 170 sektor turunan yang ikut bergerak dalam setiap aktivitas pembangunan perumahan. Mulai dari tenaga kerja konstruksi, penyedia pasir, batu putih, batu karang hingga berbagai kebutuhan material bangunan lainnya.
“Kalau developernya properti tidak maju, saya yakin bahwa Nusa Tenggara Timur juga tidak akan maju cepat,” ungkap Candra.
Ia juga menyoroti kontribusi sektor properti terhadap perekonomian daerah. Salah satunya melalui pembayaran upah tukang dan buruh yang disebut mencapai sekitar Rp21 miliar, belum termasuk kontribusi dari sektor usaha pendukung lainnya.
Karena itu, Candra meminta pemerintah memberikan perhatian dan dukungan lebih besar kepada para pengembang agar dapat mengambil bagian lebih luas dalam pembangunan daerah.
“Kami dari REI bersinergi dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur. Kami mohon untuk pemerintah juga memberikan kami karpet merah untuk bersinergi,” tegasnya.
Candra menekankan, berbagai masukan dan kritik yang disampaikan REI bukan semata-mata untuk kepentingan organisasi maupun pengembang, melainkan demi kepentingan pembangunan NTT secara keseluruhan.
Ia berharap pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan REI, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat pengembangan kawasan perumahan.
Menurutnya, REI NTT selama ini telah berkontribusi membuka kawasan-kawasan yang sebelumnya terisolasi menjadi kawasan hunian yang layak. Karena itu, REI berharap tidak hanya dipandang sebagai organisasi pelengkap pembangunan, tetapi juga dilibatkan sebagai mitra strategis pemerintah.
Selain persoalan pembangunan perumahan, Candra juga menyinggung kegiatan penanaman pohon yang telah dilaksanakan REI NTT sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
Ia turut mengajak pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan REI Fun Run yang dijadwalkan berlangsung Sabtu, 7 November 2026.
Candra menyebut kegiatan tersebut sebagai salah satu ajang lari dengan total hadiah terbesar yang pernah diselenggarakan di NTT, yakni mencapai Rp1 miliar.
Menurutnya, REI Fun Run tidak hanya bertujuan memeriahkan agenda organisasi, tetapi juga menciptakan hiburan bagi masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi Kota Kupang.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Ardan Arfan, menyampaikan apresiasi kepada DPD REI NTT atas pelaksanaan amanah organisasi melalui penyelenggaraan Rakerda serta partisipasinya dalam program nasional penanaman sejuta pohon.
Ia menilai pelaksanaan Rakerda merupakan bagian penting dari agenda organisasi untuk mengevaluasi program kerja sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan.
Raymond juga mengapresiasi kontribusi REI NTT dalam mendukung program penyediaan rumah bagi masyarakat melalui pembangunan rumah subsidi.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan sektor perumahan membutuhkan ekosistem yang kuat, termasuk dukungan kebijakan pemerintah, kepastian tata ruang, ketersediaan lahan, serta infrastruktur pendukung.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menurut Raymond, penetapan kawasan pertanian harus didasarkan pada data yang akurat dan verifikasi langsung di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan bagi pengembang yang sebelumnya telah mengantongi dokumen perizinan.
Ia mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait sebelum menetapkan suatu kawasan sebagai lahan yang dilindungi.
Raymond juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan ketahanan pangan dan kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak.
Sementara itu, Gubernur NTT yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Alexon Lumba, saat membacakan sambutan Wakil Gubernur NTT sekaligus membuka secara resmi Rakerda REI NTT 2026, menyampaikan apresiasi kepada REI atas kontribusinya dalam pembangunan daerah, khususnya sektor properti dan perumahan.
Ia berharap Rakerda tidak sekadar menjadi forum evaluasi organisasi dan penyusunan program kerja, tetapi juga menghasilkan gagasan serta langkah konkret untuk memperkuat investasi, memperluas penyediaan hunian layak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.
Menurutnya, perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus salah satu penggerak penting perekonomian daerah.
Pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan UMKM, meningkatkan permintaan terhadap produk lokal, serta menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi NTT menyadari bahwa penyediaan rumah layak dan terjangkau masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, akses pembiayaan hingga infrastruktur dasar.
Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, lembaga pembiayaan dan masyarakat untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.
Alexon juga mengajak DPD REI NTT untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, perbankan serta seluruh pemangku kepentingan agar investasi properti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor properti harus dilaksanakan secara berkualitas, tertib dan berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang, kepastian legalitas perizinan, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses jalan, perlindungan lingkungan serta mitigasi risiko bencana.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, terbuka untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan REI dalam mengidentifikasi peluang investasi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi pengembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, para pengembang juga diharapkan tetap menjaga profesionalisme, kualitas bangunan, kepatuhan terhadap regulasi serta tanggung jawab kepada masyarakat.
Menutup sambutannya, Alexon berharap Rakerda REI NTT 2026 menghasilkan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti bersama.
Melalui Rakerda ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pengembang sehingga sektor properti dapat terus berkembang, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan investasi, serta menjadi salah satu penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTT.
