DetikNTT.Com || Ende – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Ende, Anselmus Kaise Mengingatkan para kepala sekolah dan panitia pembangunan untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana Revitalisasi atau Rehan sekolah pada jenjang pendidikan sekolah Dasar dan Sekolah menengah pertama.
Permintaan itu disampaikan Politisi PSI itu kepada awak media pada jumat ,16 Oktober 2026 di gedung DPRD Ende.
Pada tahun 2026 Kata Ansel, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan dana 14 Triliun Rupiah untuk Kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya.
.
Dana tersebut menyasar 803 sekolah di NTT termasuk sekolah sekolah SD dan SMP Di Kabupaten Ende.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Ende tersebut meminta dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di sekolah sekolah dapat berjalan secara transparan serta menjaga kwalitas.
“Kita apresiasi perhatian Pemerintah Pusat, itu dana APBN. Tapi kami DPRD tetap menjalankan tugas pengawasan terutama kita minta Dinas pendidikan untuk terus melakukan monitoring agar pengerjaan berkualitas,” pinta Ansel.
DPRD Ende sebut Ansel telah melakukan monitoring di beberapa sekolah di kabupaten Ende untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai petunjuk teknis.
Sementara itu salah satu warga yang tidak mau identitasnya di publikasikan, kepada Detik NTT meminta pengawasan melekat baik dari pihak Dinas,DPRD maupun aparat penegak hukum.
Pengawasan itu penting mengingat para kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial satuan pendidikan disibukan dengan urusan proyek konstruksi dengan dana ratusan bahkan miliaran rupiah sehingga rawan penyalahgunaan.
“Ini urus proyek fisik dengan dana besar ada yang ratusan bahkan sampai satu milyar jadi memang pengawasan harus lebih rutin,” Sebut sumber itu.
